Jakarta, 26 April 2025 — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, menanggapi santai soal desakan sejumlah purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Hendropriyono, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi mereka. “Katanya negeri bebas, jadi mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong,” ujar Hendropriyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4).
Ia menegaskan, penyampaian aspirasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa benar atau tidaknya usulan tersebut tetap diserahkan pada penilaian masyarakat secara luas.
“Soal itu benar atau tidak, itu kan terserah masyarakat bangsa Indonesia,” kata mantan jenderal bintang empat tersebut.
Hendropriyono juga menilai, jika aspirasi tersebut datang dari para purnawirawan, maka suara itu sudah melalui pertimbangan matang dan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila.
Seperti diketahui, Forum Purnawirawan TNI-Polri baru-baru ini mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Gibran dari jabatan wakil presiden. Forum ini juga mendesak agar dilakukan perombakan kabinet, terutama terhadap menteri-menteri yang diduga tersangkut kasus korupsi.
Isu tersebut langsung menjadi sorotan nasional, mengingat forum ini juga menyinggung perlunya tindakan terhadap aparat negara yang dianggap masih berafiliasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Menanggapi tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati setiap bentuk aspirasi masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam negara yang menganut prinsip trias politika, ada batasan-batasan kewenangan yang harus dipahami.
“Presiden akan mempelajari dulu isi dari usulan-usulan itu secara detail, karena ini menyangkut persoalan-persoalan fundamental,” ujar Wiranto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Kamis (24/4).
Situasi ini menjadi catatan penting bagi dinamika politik nasional di awal pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
