Karawang – Haji Endang, tokoh masyarakat di Dusun Rumambe, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, menyatakan siap melawan rencana penutupan jembatan perahu miliknya oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Jembatan yang sudah beroperasi sejak 2010 itu kini terancam dibongkar karena dinilai tak berizin dan membahayakan fungsi sungai.
“Saya sudah punya Nomor Induk Berusaha (NIB). Usaha ini bukan baru, sudah 15 tahun berjalan dan memberi manfaat besar bagi warga,” tegas Haji Endang, Selasa (29/4/2025).
Jembatan perahu tersebut menghubungkan kawasan permukiman warga dengan wilayah industri di seberang Sungai Citarum. Dengan tarif Rp2.000 per kendaraan roda dua, jembatan ponton itu disebut Haji Endang beromzet hingga Rp20 juta per hari dan telah menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 40 orang pekerja.
Ia merasa heran mengapa persoalan izin baru dipersoalkan sekarang, padahal sejak awal pembangunan, BBWS tidak pernah hadir untuk menegur atau memberikan peringatan.
“Kalau ditutup, warga sini yang kerja dari mana? Anak buah saya suruh ngapain, maling?” ujarnya dengan nada kesal.
Sementara itu, Kepala BBWS Citarum, Dian Al Ma’ruf, menegaskan seluruh aktivitas di wilayah sungai wajib memiliki izin dan memenuhi standar keamanan. Menurutnya, jembatan tersebut tidak sesuai ketentuan teknis dan bisa membahayakan pengguna.
“Kami tidak berniat menghalangi usaha rakyat, tapi tetap harus sesuai aturan. Ada proses surat peringatan, jika tidak diindahkan, bisa dibongkar,” kata Dian, Jumat (2/5/2025).
BBWS Citarum telah memasang spanduk peringatan di lokasi jembatan perahu sebagai bentuk imbauan. Namun spanduk itu dicopot oleh Haji Endang, yang menolak keras adanya pembongkaran.
Polemik ini masih berlanjut. Haji Endang menegaskan, jika usahanya benar-benar dibongkar, ia bersama warga akan melakukan perlawanan sebagai bentuk penolakan atas tindakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.
