Surabaya — Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan personelnya untuk melakukan pengamanan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Christian K Tehuteru selaku Asisten Operasi KSAD.
Kapuspen Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan TNI terhadap Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugasnya. “Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keamanan di lingkungan Kejaksaan, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan kerawanan,” kata Harli kepada wartawan, Minggu (11/5/2025).
Meski demikian, kebijakan tersebut mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai pengamanan oleh TNI di wilayah hukum Kejaksaan berpotensi menimbulkan kesan militerisasi dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.
“Kami khawatir hal ini dapat mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil. TNI harus tetap fokus pada tugas utamanya, bukan pada pengamanan lembaga penegak hukum,” ujar Ketua Koalisi Masyarakat Sipil, Andri Setiawan.
Menanggapi kritik tersebut, pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pengamanan oleh TNI hanya bersifat sementara dan dilakukan atas permintaan Kejagung untuk menjaga kondusivitas di tengah peningkatan ancaman keamanan.
“Kami memastikan bahwa peran TNI hanya sebagai pendukung dan tidak akan mengambil alih fungsi pengamanan secara keseluruhan,” tegas Harli.
Saat ini, TNI telah mulai mengerahkan personelnya di sejumlah Kejati dan Kejari di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Pihak TNI juga menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan penegak hukum.
