Surabaya – Rencana Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) untuk “melumpuhkan” Surabaya selama lima hari akhirnya tak jadi kenyataan. Setelah sempat mengeluarkan pernyataan keras di media sosial, FSMI memilih menempuh jalur dialog dengan Pemerintah Kota Surabaya dan membatalkan aksi unjuk rasa.
Pertemuan antara FSMI dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang berlangsung di rumah dinas wali kota pada Jumat malam (13/6/2025) menjadi titik temu di tengah panasnya narasi yang berkembang. Dalam audiensi tersebut, FSMI menyampaikan keresahan terkait penertiban juru parkir liar yang menurut mereka berujung pada stigma negatif terhadap etnis Madura.
“Kegiatan penertiban lahan parkir yang sebelumnya dilakukan telah menimbulkan konflik sosial di media sosial karena dianggap menghina Suku Madura,” ujar Baihaki, Koordinator FSMI, Sabtu (14/6/2025). “Kami ingin mengingatkan bahwa tidak semua orang Madura bertindak seperti itu. Harapan kami, tidak ada lagi konten yang menimbulkan stigma negatif terhadap suku manapun.”
FSMI sempat merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran yang diklaim akan “melumpuhkan Surabaya” mulai Senin (16/6) hingga Jumat (20/6). Dalam video yang sempat viral, Baihaki menyuarakan lima tuntutan utama kepada Wali Kota Surabaya—termasuk kritik atas gaya komunikasi wali kota yang dinilai berlebihan di media sosial, serta permintaan agar fokus pembangunan diarahkan pada pendidikan dan infrastruktur.
Namun, setelah pertemuan dengan Eri Cahyadi, FSMI menegaskan dukungan terhadap program penataan kota—selama dilakukan secara adil dan tidak menyudutkan kelompok tertentu. “Seluruh program yang dilakukan Pemkot Surabaya demi kesejahteraan warga tentu kami dukung, karena itu juga bentuk penghormatan kami terhadap pemerintah daerah,” lanjut Baihaki.
Eri Cahyadi sendiri mengapresiasi langkah FSMI yang memilih berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia juga menegaskan bahwa penertiban juru parkir liar tidak pernah ditujukan untuk menyerang identitas etnis manapun.
“Saya sudah jelaskan semuanya. Insyaallah, tidak akan ada aksi demo, karena sudah ada pemahaman bersama,” ujar Eri kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).
Ia juga mengimbau seluruh petugas parkir untuk menjalankan tugas dengan jujur dan sesuai aturan. “Kalau ingin menjaga Surabaya, jangan menarik uang parkir melebihi tarif yang ditentukan, dan jangan memungut tanpa karcis. Itu saja,” tegasnya.
Dengan pembatalan aksi, FSMI berharap ke depan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk komunitas etnis, bisa lebih terbuka dan saling menghormati. Ketegangan pun mereda, Surabaya tetap berjalan normal—tanpa gejolak lima hari seperti yang sempat dikhawatirkan.
