Jakarta — Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dijatuhi sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa magang selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi. Keputusan ini diambil setelah ia kedapatan melancong ke Jepang saat libur Lebaran 2025 tanpa mengajukan izin kepada otoritas terkait.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa Lucky Hakim harus menjalani magang satu hari dalam seminggu di lingkungan Kemendagri sebagai bagian dari sanksi administratif. Magang ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kepala daerah tentang tata kelola politik pemerintahan.
“Kami ingin agar beliau mendapatkan pembelajaran langsung mengenai tugas dan tanggung jawab kepala daerah dari pusat pemerintahan,” kata Bima Arya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).
Pemeriksaan Tak Temukan Unsur Penyalahgunaan Dana
Sanksi ini dijatuhkan setelah Kemendagri melakukan pemeriksaan terhadap Lucky Hakim dan sembilan saksi lainnya. Dari hasil penyelidikan, tak ditemukan penggunaan dana APBD untuk perjalanan luar negeri tersebut. Namun, pelanggaran prosedur tetap dianggap serius karena dilakukan oleh kepala daerah yang seharusnya memberi contoh kepatuhan hukum.
Magang Dimulai 28 April, Disarankan PP Pakai Transportasi Umum
Magang dijadwalkan mulai Senin, 28 April 2025. Bima Arya menyarankan agar Lucky Hakim pulang-pergi dari Indramayu ke Jakarta menggunakan transportasi umum demi efisiensi dan penghematan anggaran.
“Kami hanya memberi saran, bukan instruksi wajib. Tapi akan lebih baik bila perjalanan dilakukan secara hemat dengan transportasi publik,” tambahnya.
Lucky juga disarankan untuk tidak bermalam di Jakarta dan bisa berangkat subuh dan pulang malam hari agar tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.
Pembelajaran Bukan Hukuman
Bima Arya menegaskan bahwa magang ini bukan sekadar hukuman, tapi bentuk pembelajaran agar kepala daerah lebih memahami prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dan etika publik. Ia menambahkan bahwa waktu magang ini sangat berharga untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.
“Waktu ini bukan waktu yang hilang percuma, tapi investasi penting agar tugas negara bisa dijalankan lebih baik dan uang rakyat dikelola dengan benar,” ucapnya.
Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan edaran larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah selama libur Lebaran, sebagai upaya agar fokus pemerintah daerah tidak teralihkan dari kebutuhan masyarakat saat momen penting keagamaan.
