Jakarta– Polemik seputar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI kembali mencuat. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengungkapkan bahwa desakan agar Gibran mundur didasari oleh dua faktor utama: persoalan etik dan kinerja komunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Agung menjelaskan bahwa pencalonan Gibran di Pilpres 2024 masih menyisakan kontroversi etik yang belum selesai di mata publik. Salah satunya adalah perubahan syarat usia capres-cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran, meski kala itu belum genap berusia 40 tahun.
“Masalah etis di Mahkamah Konstitusi belum tuntas sepenuhnya,” ungkap Agung, Minggu (4/5/2025). Ia mengingatkan bahwa putusan MK tersebut dikeluarkan saat Ketua MK dijabat oleh Anwar Usman, yang tak lain adalah paman Gibran. Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah menyatakan Anwar melanggar etika berat, meski putusan tetap berlaku.
Selain itu, menurut Agung, Gibran juga belum menunjukkan kinerja komunikasi politik yang solid bersama Presiden Prabowo Subianto. “Pola komunikasi antara Gibran dan Presiden belum berjalan optimal. Ini menjadi catatan serius dalam enam bulan pertama pemerintahannya,” ujarnya.
Isu pemakzulan Gibran pun mulai menggema sejak April 2025, setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan tuntutan resmi kepada Presiden Prabowo. Dalam pertemuan silaturahmi bertanggal 17 April, sebanyak 332 purnawirawan perwira TNI menandatangani pernyataan politik yang berisi delapan tuntutan, termasuk pencopotan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI (Purn) Sunarko, yang menjadi salah satu tokoh di balik tuntutan tersebut, menilai keberadaan Gibran di pemerintahan justru menimbulkan kegaduhan dan dinilai tidak sesuai dengan prinsip etika bernegara. “Semua yang kami sampaikan adalah demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gibran maupun Istana mengenai tuntutan tersebut.
