Surabaya – DPRD Kota Surabaya membuka kanal laporan warga untuk menangani kasus pasien yang ditolak oleh rumah sakit saat menggunakan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil menyusul keluhan warga terkait penolakan pasien oleh RS yang tidak bekerja sama dengan BPJS.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, menegaskan bahwa penolakan pasien dalam kondisi darurat adalah pelanggaran serius terhadap hak warga. “Tidak boleh ada warga Surabaya yang ditolak rumah sakit, baik negeri maupun swasta, hanya karena belum bekerja sama dengan BPJS,” ujarnya di Gedung DPRD Surabaya.
Michael mengumumkan dibukanya posko laporan bagi warga yang merasa ditolak RS karena alasan BPJS. Laporan bisa disampaikan ke Komisi D atau melalui nomor hotline 08510 67890. Michael juga menegaskan bahwa sesuai regulasi BPJS, seluruh RS tetap berkewajiban menangani pasien darurat meski belum bermitra.
Selain penolakan pasien, Michael juga menyoroti buruknya layanan puskesmas 24 jam di Surabaya yang dinilai tidak berfungsi maksimal. “Kalau masyarakat tidak antusias ke puskesmas, bukan salah mereka, tapi karena promotif dan preventif dari puskesmas tidak berjalan,” katanya.
Kasus penolakan pasien semakin disorot usai meninggalnya seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya yang ditolak RS swasta saat menderita demam berdarah. Michael menegaskan kasus ini harus menjadi momentum perubahan agar tak ada lagi korban akibat lemahnya sistem layanan kesehatan di Surabaya.
Terkait sulitnya RS swasta bekerja sama dengan BPJS, Michael menyebutkan bahwa kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menjadi salah satu hambatan utama. Ia khawatir jika KRIS diterapkan tanpa kompromi, banyak RS akan mundur dari kemitraan BPJS, yang berpotensi merugikan masyarakat
