Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal terintegrasi sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di kota metropolitan ini. Konsep ini menggabungkan fungsi tempat tinggal dengan pusat ekonomi rakyat secara terpadu.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak YeBe, mengusulkan agar Pemkot Surabaya mencontoh skema Rumah Susun Pasar Rumput Jakarta. Menurutnya, rusun tersebut ideal sebagai hunian keluarga karena terdiri dari dua kamar tidur, pantry, ruang tamu, dan luas mencapai 36 meter persegi per unit, dengan harga sewa terjangkau, mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp2,25 juta per bulan.
“Model seperti ini patut dikembangkan di Surabaya karena menggabungkan kebutuhan tempat tinggal dan aktivitas ekonomi warga. Ini bisa menjadi jawaban atas krisis hunian di kota besar,” ujar Cak YeBe, Rabu (4/6/2025).
Ia menyampaikan bahwa model rusun integratif tersebut berdiri di atas aset pasar milik Pemprov DKI Jakarta. Selain efisien secara lahan, pendekatan ini juga mendukung aktivitas ekonomi warga sehari-hari tanpa perlu berpindah jauh dari tempat tinggal.
Komisi A juga menyebut bahwa hak atas tempat tinggal adalah hak dasar rakyat yang semakin sulit diakses oleh kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah. Oleh karena itu, mereka mendorong Pemkot Surabaya untuk segera menyusun grand design hunian masa depan berbasis kolaborasi lintas sektor.
“Kami berdiskusi langsung dengan Kementerian PUPR mengenai bagaimana mewujudkan hunian yang layak, murah, dan terjangkau. Bukan hanya tempat tinggal, tapi hunian yang mendukung mobilitas dan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Apalagi, pada tahun 2025 Kementerian PUPR disebut tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa). Maka, Surabaya harus mulai mandiri melalui peraturan daerah (perda) dan skema kerja sama yang inovatif.
Senada dengan itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak, Saifuddin, menekankan pentingnya menggandeng sektor swasta melalui skema legal dan saling menguntungkan. Ia menyarankan agar Surabaya mulai membangun rusunami (rumah susun milik) dengan sistem pembayaran ringan.
“Impian saya, cicilan rumahnya seperti cicilan motor. Ini bisa diwujudkan jika Pemkot serius menggandeng pengembang swasta dan merancang skema pembiayaan yang rasional,” kata Saifuddin.
Dengan pendekatan integratif dan kolaboratif, DPRD Surabaya berharap pembangunan hunian masa depan tidak hanya layak huni secara fisik, tapi juga mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan sosial ekonomi warganya.
