Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melontarkan kritik keras kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terkait kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia menilai Pelindo tidak profesional dalam mengelola aktivitas bongkar muat kontainer di New Priok Container Terminal (NPCT) 1.
Dalam keterangannya di Balai Kota, Sabtu (19/4/2025), Pramono menyoroti keputusan Pelindo yang memaksakan aktivitas bongkar muat di NPCT 1 jauh melebihi kapasitas normal terminal tersebut.
“Ini jelas bentuk ketidakprofesionalan pengelola. Kapasitas normal hanya 2.500 truk per hari, kemarin dipaksakan sampai 7.000 truk. Ini tidak bisa diterima,” tegas Pramono.
Kemacetan panjang yang terjadi sejak Rabu hingga Jumat itu menurut Pramono menjadi bukti buruknya manajemen pengaturan distribusi kontainer. Ia pun meminta maaf kepada warga Jakarta yang terdampak macet, seraya menegaskan bahwa situasi serupa tidak boleh terulang.
Pramono juga telah menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memberi teguran keras kepada Pelindo. Bahkan, ia menyatakan siap berkirim surat resmi ke manajemen Pelindo jika kejadian ini tidak segera ditangani dengan serius.
Sementara itu, Pelindo berdalih bahwa lonjakan aktivitas bongkar muat disebabkan oleh keterlambatan tiga kapal asing yang bersandar di NPCT 1. Menurut Direktur Eksekutif Regional 2 Pelindo, Drajat Sulistyo, keterlambatan ini bukan kesalahan pihaknya, melainkan imbas dari jadwal kapal di pelabuhan sebelumnya.
“Seperti efek domino, ketika kapal di pelabuhan asal terlambat, di sini juga akan terdampak. Saat kapal akhirnya tiba, kami tidak bisa menolak bongkar muatan,” jelas Drajat.
Selain itu, Drajat menyebut lonjakan aktivitas tersebut juga dipicu oleh upaya perusahaan untuk mengejar target distribusi sebelum libur panjang akhir pekan. Terminal NPCT 1 terpaksa merilis hingga 4.200 kontainer dalam waktu singkat, jauh melampaui kapasitas normal harian.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa alasan apapun tidak bisa membenarkan kekacauan lalu lintas di jalur vital seperti Tanjung Priok. Ia meminta pengelola pelabuhan lebih bijak dalam mengatur ritme bongkar muat demi menghindari dampak kemacetan yang merugikan warga dan dunia usaha di Jakarta.
