JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako telah mencapai Rp 10,9 triliun hingga tanggal 10 April 2025. Jumlah tersebut setara dengan 34,9 persen dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 43,8 triliun untuk tahun ini.
Menurut laporan yang dibagikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui akun resmi @ditjenperbendaharaan, dana tersebut telah menjangkau 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan nilai bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan untuk setiap keluarga.
“Bantuan ini diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,” tulis Ditjen Perbendaharaan dalam unggahannya, Selasa (15/4/2025).
Program bantuan sembako merupakan hasil transformasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah berjalan sejak 2020. Perbedaan utama terletak pada mekanisme distribusi, di mana bantuan kini disalurkan dalam bentuk uang elektronik yang langsung masuk ke rekening penerima.
Melalui sistem ini, keluarga penerima manfaat tidak lagi menerima bantuan dalam bentuk barang seperti beras, melainkan dana yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan—terutama beras, telur, serta sumber protein, karbohidrat, dan vitamin lain—melalui agen penyalur resmi.
Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di bawah Kementerian Sosial, yang bertanggung jawab atas pemutakhiran data dan distribusi ke masyarakat.
Program ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat rentan di tengah ketidakpastian ekonomi dan harga pangan yang masih fluktuatif.
