Jakarta – Industri komponen otomotif Indonesia menghadapi tantangan besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan tarif impor AS sebesar 32% terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dan pemerintah.
Pakar Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menekankan pentingnya langkah proaktif dan terkoordinasi untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini. “Pemerintah harus memperkuat non-tariff barrier sambil terus memprioritaskan diversifikasi pasar ekspor dengan memberikan dukungan intensif bagi pelaku industri untuk menembus pasar ASEAN, Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara BRICS,” ujar Yannes.
Ia juga menyoroti perlunya promosi aktif, fasilitasi informasi pasar, dan pemberian insentif ekspor. Selain itu, peningkatan daya saing melalui investasi teknologi, pelatihan SDM, dan efisiensi produksi menjadi langkah krusial.
Di sisi lain, Yannes mengingatkan bahwa pelaku industri harus meningkatkan kualitas produk berstandar global, mengadopsi teknologi hemat biaya seperti automasi, dan memperkuat integrasi rantai pasok regional ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Fokus pada pengembangan produk bernilai tambah tinggi, seperti komponen untuk mobil listrik berbasis baterai (BEV) dan mobil hybrid (HEV), juga menjadi strategi penting.
Namun, Yannes memperingatkan potensi banjirnya produk murah dari China ke Indonesia sebagai dampak dari inisiatif Belt and Road. “Harga kompetitif dari produk impor China berpotensi melemahkan daya saing produsen lokal, terutama jika kualitasnya setara,” jelasnya.
Kekhawatiran Pelaku Usaha
Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) turut menyuarakan kekhawatiran serupa. Sekjen GIAMM, Rachmat Basuki, menyoroti potensi melemahnya daya saing produk lokal akibat masuknya produk aftermarket murah dari China. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor komponen otomotif dari China mencapai US$331,02 juta pada Januari 2025.
Rachmat mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna melindungi industri nasional. Selain itu, diplomasi dagang dengan negara mitra perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi industri dalam negeri.
“Meski ada tantangan, kami tetap optimis. Pasar Amerika masih terbuka. Selama tarif terhadap China tidak lebih rendah dari kita, produsen dalam negeri masih punya peluang untuk bersaing,” pungkasnya.
