Jakarta — Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL saat ini menanggung tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) senilai triliunan rupiah kepada PT Pertamina. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Menurut Ali, nilai tunggakan yang semula Rp 2,25 triliun kini bertambah menjadi Rp 3,2 triliun. Kondisi ini, katanya, sudah mulai mengganggu kelancaran operasional armada laut.
“Untuk bahan bakar memang sangat terbatas. Kami bahkan harus membayar lagi utang Rp 3,2 triliun,” ujar Ali di hadapan anggota dewan.
Sebagai solusi, Ali meminta agar pemerintah mempertimbangkan opsi pemutihan tunggakan serta pengalihan harga BBM dari harga industri ke harga subsidi, seperti yang berlaku di Polri.
“Perlakuan terhadap BBM kami masih harga industri. Harapannya bisa disubsidi dan dikelola terpusat oleh Kementerian Pertahanan,” imbuhnya.
Ali juga menjelaskan bahwa kebutuhan BBM di TNI AL lebih tinggi dibandingkan matra lain, lantaran kapal-kapal perang tetap membutuhkan energi untuk menjaga peralatan elektronik dan sistem pendingin ruangan (AC), meskipun dalam kondisi berlabuh.
“Kalau AC dimatikan, peralatan elektronik bisa rusak. Ini sangat vital,” jelas Ali.
Permintaan ini menjadi salah satu sorotan dalam rapat tersebut, seiring dengan upaya modernisasi dan penguatan alutsista TNI.
