Jakarta — Mahkamah Agung (MA) bergerak cepat membersihkan citra lembaga peradilan yang tercoreng skandal suap perkara besar. Sebanyak 199 hakim dimutasi dalam gelombang promosi dan rotasi, termasuk sejumlah ketua dan wakil ketua pengadilan di ibu kota.
Langkah ini diambil menyusul mencuatnya kasus suap dalam penanganan perkara Ronald Tannur dan ekspor crude palm oil (CPO), yang menyeret sejumlah hakim hingga pejabat di lingkungan MA. Dua perkara ini menjadi sorotan karena menunjukkan pola berulang: vonis ringan, putusan janggal, dan dugaan transaksi di balik meja.
“Mutasi ini bagian dari evaluasi menyeluruh. Kami ingin pengadilan tetap bersih dan profesional,” ujar Kepala Biro Humas MA, Sobandi, Rabu (23/4/2025).
Salah satu kasus yang mengguncang kepercayaan publik adalah perkara Ronald Tannur, yang menjerat tiga hakim sebagai tersangka penerima suap: Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Kasus ini bahkan meluas hingga menyentuh nama mantan pejabat MA Zarof Ricar dan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono.
Tak kalah serius, kasus ekspor CPO—yang melibatkan perusahaan raksasa seperti Wilmar Group, Pertama Hijau Group, dan Musim Mas—juga menyeret sejumlah hakim dan pejabat peradilan. Hakim Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, diduga berperan dalam keluarnya putusan bebas (onslag) yang dianggap janggal, padahal dakwaan terbukti secara hukum.
Skandal ini mengungkap adanya vonis ringan dan nihilnya pidana tambahan berupa uang pengganti, meski kerugian negara ditaksir mencapai Rp15 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, bahkan menyebut ada dugaan kuat bahwa putusan onslag tersebut tidak murni.
“Kalau sudah ada pembuktian dan tetap dibebaskan, wajar jika muncul dugaan ada sesuatu yang tidak beres,” katanya.
Pembersihan Dimulai dari Jakarta
Berdasarkan dokumen mutasi yang beredar, mutasi terbanyak terjadi di lingkungan pengadilan Jakarta. Total 61 hakim dipindahkan, termasuk:
-
PN Jakarta Pusat: 11 hakim
-
PN Jakarta Barat: 11 hakim
-
PN Jakarta Selatan: 13 hakim
-
PN Jakarta Timur: 14 hakim
-
PN Jakarta Utara: 12 hakim
Sejumlah pejabat struktural juga dimutasi. Ketua PN Jakarta Pusat Hendri Tobing kini menjabat Hakim Tinggi PT Medan, sedangkan Ketua PN Jakarta Utara Ibrahim Palino dipindah ke PT Makassar.
“Mutasi ini juga bagian dari strategi pencegahan agar hakim tidak terlalu lama di satu tempat dan terhindar dari godaan transaksional,” ujar Sobandi.
Komisi Yudisial Beri Dukungan
Menanggapi langkah MA, Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata, menyatakan dukungannya. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah serius dalam menjaga kehormatan peradilan.
“Rentetan kasus suap yang menyeret hakim-hakim ini bisa mengikis kepercayaan publik. KY mendukung langkah MA, dan kami siap membantu dengan memberikan rekam jejak hakim-hakim yang berintegritas,” ujarnya.
