Surabaya – Guna menekan maraknya pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Pemerintah Kota Surabaya mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat Rukun Warga (RW). Sebanyak 500 RW dipilih sebagai percontohan dalam program keamanan berbasis komunitas ini.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, menyebut langkah ini sebagai respons terhadap meningkatnya angka kriminalitas di sejumlah kawasan. Ia mengapresiasi semangat warga yang mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan masing-masing.
“Sudah banyak kampung yang inisiatif sendiri menggelar ronda malam. Ini potensi besar untuk kita kembangkan bersama,” ujar Fikser, Jumat (23/5/2025).
Di tengah keterbatasan jumlah personel keamanan, Pemkot mengoptimalkan teknologi dengan memperkuat sistem komunikasi darurat melalui Command Center 112, yang terhubung langsung ke layanan kepolisian 110. “Tujuannya agar warga bisa cepat melapor bila ada kejadian mencurigakan,” lanjutnya.
Lebih dari sekadar ronda malam, program ini juga disusun secara sistematis melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pos kamling yang akan melibatkan kolaborasi dengan TNI dan Polri. Pemkot mengadopsi konsep “Kampung Tangguh”, yang terbukti efektif saat pandemi COVID-19.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah menginstruksikan untuk memulai penguatan dari 500 RW terlebih dahulu. Targetnya adalah pengawasan dan evaluasi yang menyeluruh sebelum diperluas ke seluruh 1.300 RW di kota ini. Program ini akan terintegrasi dengan pengembangan Kampung Madani, yang mencakup aspek keamanan, kebersihan, dan solidaritas sosial.
Camat Pabean Cantian, Muhammad Januar Rizal, menyampaikan bahwa wilayahnya menjadi salah satu fokus program karena jumlah kasus curanmor yang cukup tinggi. Tercatat 34 kasus sepanjang 2024 dan 18 kasus dari Januari hingga Mei 2025.
“Langkah kami adalah menghidupkan kembali ronda malam, memperkuat koordinasi tiga pilar, dan memberlakukan wajib lapor tamu 1×24 jam,” terang Rizal.
Pemasangan CCTV di titik rawan juga menjadi strategi penting. Monitor pantauan ditempatkan di balai RW agar warga bisa mengawasi langsung lingkungan mereka. Mengenai portal kampung, Rizal menekankan pentingnya musyawarah agar tidak menghambat akses darurat.
“Kunci keberhasilan bukan hanya pada aturan, tapi pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan warga harus berjalan beriringan,” tutupnya.
