Meksiko City – Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengirimkan pasukan militer AS ke wilayah Meksiko untuk memerangi kartel narkoba. Penolakan itu disampaikan langsung oleh Sheinbaum dalam sebuah percakapan telepon yang berlangsung pada 16 April 2025.
Dalam pernyataan resminya, Sabtu (3/5/2025), Sheinbaum menyatakan bahwa Meksiko menolak kehadiran militer asing di wilayahnya dengan alasan kedaulatan nasional. “Kami tidak akan pernah menerima kehadiran tentara Amerika Serikat di wilayah kami,” tegasnya. “Saya katakan kepada Presiden Trump bahwa wilayah kami tidak dapat diganggu gugat, dan kedaulatan kami tidak untuk dijual.”
Rencana pengiriman tentara AS oleh Trump bertujuan membantu operasi melawan kelompok kartel narkoba yang diduga menjadi penyebab utama peredaran fentanil di AS. Trump, dalam berbagai pernyataannya sejak dilantik kembali sebagai Presiden pada Januari lalu, terus menyalahkan Meksiko dan Kanada atas maraknya peredaran obat-obatan terlarang di negaranya.
Menurut laporan Wall Street Journal, Trump sempat memaksa Sheinbaum untuk mengizinkan militer AS mengambil peran utama dalam operasi keamanan di Meksiko, yang memicu ketegangan dalam komunikasi antara kedua pemimpin.
Namun Sheinbaum menegaskan bahwa Meksiko bersedia bekerja sama dalam hal pertukaran informasi dan pemberantasan narkotika, selama prinsip kedaulatan dihormati. Ia juga meminta AS mengambil tanggung jawab dalam menghentikan perdagangan senjata ilegal ke Meksiko yang memperparah kekerasan antar kartel.
Pernyataan Sheinbaum menunjukkan bahwa pemerintah Meksiko akan menjaga kendali penuh atas penanganan keamanan dalam negerinya, meskipun tekanan dari AS terus meningkat. Selama dua dekade terakhir, lebih dari 450.000 orang tewas akibat kekerasan terkait kartel narkoba di negara tersebut.
Sementara itu, sejak awal tahun ini, Trump telah mengerahkan ribuan pasukan ke perbatasan Meksiko sebagai bagian dari strategi keamanan nasional yang juga menargetkan pengurangan arus migrasi ilegal.
