JAKARTA – Pemerintah tengah mengupayakan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, hingga pertengahan April 2025, baru 53 titik yang telah memiliki bangunan eksisting yang dapat dimanfaatkan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, bangunan yang sudah ada sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, kondisi bangunan tersebut belum sepenuhnya layak pakai.
“Yang 53 ini bangunannya sudah ada, tapi tetap perlu renovasi dan tambahan fasilitas. Yang sisanya akan dibangun dari awal,” kata Prasetyo saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Dari 147 titik lokasi lainnya, pemerintah masih harus membangun gedung sekolah dari nol. Hal ini tentu memerlukan waktu, anggaran, dan koordinasi lintas kementerian yang lebih intensif.
Prasetyo juga menekankan bahwa bangunan yang akan digunakan sebagai sekolah harus memenuhi standar kelayakan untuk mendukung proses belajar-mengajar. “Dibutuhkan perbaikan, renovasi, dan penambahan fasilitas supaya bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dengan menyediakan akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Lokasi-lokasi sekolah ini diklaim telah dipetakan berdasarkan sebaran kantong kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada rincian resmi terkait daftar wilayah prioritas maupun kriteria penentuan penerima manfaat.
Rapat koordinasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Diana Kusumastuti, serta perwakilan dari Kementerian BUMN.
