Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Politik Pemerintahan

Wamenaker: Penghapusan Outsourcing Butuh Kajian Mendalam

×

Wamenaker: Penghapusan Outsourcing Butuh Kajian Mendalam

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Jakarta– Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, menyatakan bahwa gagasan penghapusan sistem outsourcing atau alih daya, yang menjadi salah satu tuntutan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, perlu dikaji lebih lanjut.

Ia mengungkapkan bahwa penghapusan outsourcing bukanlah keputusan yang sederhana dan melibatkan banyak aspek teknis yang harus dipertimbangkan. “Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” ujar Immanuel, yang akrab disapa Noel, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Example 300x600

Ketika ditanya mengenai kemungkinan tuntutan tersebut disetujui, Noel menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa,” jelasnya.

Noel juga mengajak semua komponen bangsa untuk berkolaborasi dalam menghadapi situasi ini. “Ini momentum di mana semua kekuatan komponen bangsa harus saling kolaborasi,” tambahnya. Menurutnya, perang tarif global yang mempengaruhi ekonomi Indonesia juga dapat menjadi kesempatan untuk berbicara tentang patriotisme dan pentingnya kerjasama antara industri, buruh, dan pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di peringatan May Day di Lapangan Monas, Jakarta, juga menyatakan dukungannya terhadap penghapusan sistem outsourcing. Namun, ia menekankan perlunya pendekatan yang realistis, dengan tetap memperhatikan kepentingan para investor. “Kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo juga berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan bertugas untuk mempelajari cara-cara yang tepat dalam menghapus sistem outsourcing di Indonesia, demi memastikan keberlanjutan sektor industri dan kesejahteraan buruh.

Example 300250
Example 120x600