Surabaya, I- Todays.com – Pemasangan kamera CCTV baru di sekitar Kantor Sekretariat Dewan Kesenian Surabaya (DKS) menuai sorotan dan kritik dari kalangan akademisi serta seniman. Kamera pengawas tersebut dipasang sehari setelah aksi penolakan pengosongan kantor DKS oleh seniman Surabaya di depan Balai Kota Surabaya.
Berdasarkan keterangan pengurus DKS, kamera CCTV itu mulai terpasang pada Senin, 11 Mei 2026, bertepatan dengan berlangsungnya aksi demonstrasi para seniman menolak kebijakan pengosongan kantor DKS.
“Sebelum massa aksi berangkat dari Kantor DKS, CCTV-nya belum ada. Sepulang dari Balai Kota, sudah ada CCTV baru yang menghadap ke Kantor DKS,” ujar Paksi, pengurus Dewan Kesenian Surabaya, Selasa (12/5/2026).
Keberadaan CCTV yang mengarah langsung ke area sekretariat DKS tersebut mendapat kritik tajam dari Bambang Budiono, akademisi ilmu sosial dan ilmu politik di Surabaya. Dosen Universitas Airlangga yang akrab disapa Bambud itu menilai pemasangan kamera pengawas tersebut berpotensi menjadi bentuk tekanan psikologis terhadap aktivitas para seniman.
“Secara tidak langsung, pemasangan CCTV itu adalah bentuk teror psikologis terhadap teman-teman di DKS,” ujar Bambud.
Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan konsep Panoptikon yang diperkenalkan filsuf Jeremy Bentham pada abad ke-18, yakni sistem pengawasan satu arah yang memungkinkan pihak pengawas memantau individu tanpa diketahui kapan pengawasan dilakukan.
“Konsepnya sama dengan panoptikon. Pemkot bisa melihat dan mengawasi gerak-gerik para seniman, tetapi seniman tidak bisa melihat orang yang mengawasinya. Jadi ini pengawasan satu arah seperti panoptikon,” katanya.
Menurut Bambud, dampak dari pengawasan semacam itu bukan hanya bersifat teknis keamanan, tetapi juga dapat memunculkan tekanan sosial dan psikologis bagi para seniman yang sedang memperjuangkan ruang berekspresi.
“Seniman yang gerak-geriknya merasa diawasi secara psikologis maupun sosial akan merasa terpenjara. Hak kebebasan berekspresi dan hak kebebasan berpendapatnya terancam,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Surabaya, Chrisman Hadi, menilai pemasangan CCTV tersebut merupakan bentuk respons berlebihan dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap gerakan penolakan pengosongan kantor DKS.
“Sepertinya Wali Kota Surabaya sedang panik menghadapi gerakan rakyat dan gerakan para seniman yang menolak pengosongan kantor DKS, sampai-sampai memasang CCTV untuk mengawasi aktivitas di Sekretariat DKS,” ujar Chrisman Hadi.
Polemik pengosongan Kantor DKS sendiri masih terus bergulir dan memicu gelombang solidaritas dari berbagai komunitas seni dan budaya di Surabaya. Para seniman menilai keberadaan sekretariat DKS bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol ruang kebudayaan dan kebebasan berekspresi di Kota Pahlawan.
(Redaksi)
