Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam penggerebekan bandar narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat, merupakan bentuk dukungan terhadap aparat penegak hukum. Namun, ia menegaskan bahwa proses penyidikan dan penahanan tetap berada di ranah Polri.”Fungsi TNI itu dalam penggerebekan bukan melakukan penahanan atau penyidikan. Itu semua adalah kewenangan polisi,” kata Dave kepada awak media, Kamis (8/5/2025).
Menurut Dave, keterlibatan TNI dalam operasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai tumpang tindih kewenangan. Peran TNI bersifat mendukung penegakan hukum oleh aparat kepolisian. “TNI di sini sifatnya membantu memberantas narkoba yang jelas-jelas meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menyatakan bahwa tindakan anggota TNI dalam penangkapan bandar narkoba sah dilakukan jika tindak pidana terjadi di depan mata. “Jika ada tindak pidana di depan mata, tidak mungkin TNI hanya diam saja. Namun, jika pelaku adalah warga sipil, proses hukumnya akan diserahkan kepada kepolisian,” jelas Yusri.
Sebelumnya, anggota TNI menggerebek sebuah tambak di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Bima, NTB. Operasi tersebut menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan peredaran sabu-sabu di lokasi tersebut. Dari penggerebekan tersebut, disita 32 paket sabu-sabu seberat 38,68 gram, tiga unit ponsel, lima dompet, alat isap, timbangan elektrik, dan senjata tajam.
Komandan Kodim 1608/Bima, Letkol Inf. Andi Lulianto, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya pemberantasan narkoba di wilayahnya. “Kami apresiasi keberanian warga dalam melaporkan aktivitas ilegal ini. Akan terus kami tindak lanjuti,” ujar Andi.
Barang bukti beserta para tersangka kemudian diserahkan kepada Polres Bima untuk proses hukum lebih lanjut.
