Surabaya, I- Todays.com — Insiden mengejutkan mengguncang dunia pendidikan di Kota Surabaya. Ketua Komite SMKN 12 Surabaya dilaporkan mengalami intimidasi serius hingga ditodong pistol oleh oknum tak dikenal di dalam ruangan kepala sekolah.
Peristiwa tersebut sontak menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan di lingkungan sekolah. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, insiden terjadi saat sejumlah pihak berada di lokasi, termasuk sosok yang disebut sebagai Mas Prata.
Ketua Komite SMKN 12 Surabaya menegaskan bahwa tanggung jawab atas kejadian ini tidak hanya berhenti pada pelaku, melainkan juga harus menyasar pihak-pihak terkait. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sekolah, termasuk kepala sekolah yang dinilai lalai menjaga situasi tetap kondusif.
“Terus terang, kondisi saat ini tidak aman. Kami meminta perhatian serius. Untuk sementara kami menunggu, namun dalam satu hingga dua hari ke depan, kami bersama teman-teman akan melakukan langkah lanjutan,” tegasnya melalui pesan kepada pihak terkait.
Kasus penodongan dengan senjata api tersebut diduga melanggar ketentuan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur larangan kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin dengan ancaman hukuman berat, bahkan hingga penjara seumur hidup. Selain itu, penggunaan senjata tajam ilegal juga dapat dijerat pidana maksimal 10 tahun penjara.
Sorotan publik semakin menguat lantaran Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satryo, pun angkat bicara. Ia menyampaikan ultimatum tegas kepada Kadindik Jatim agar segera mengambil langkah konkret.
“Ini bukan hanya soal intimidasi, tapi menyangkut rasa aman di lingkungan pendidikan. Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan bertindak tegas,” ujar Heru.
MAKI Jatim juga memperingatkan bahwa apabila tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan agar penanganan kasus dilakukan secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku.
Insiden ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan, bahwa keamanan di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan.
(Redaksi: Devi)
