Surabaya, I- Todays.com – Gelombang kritik keras menghantam Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur usai penyampaian rekomendasi akhir kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah. Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur yang menilai kinerja Pansus jauh dari harapan publik.
Dalam pernyataan resminya, MAKI Jatim menilai hasil rekomendasi yang disusun DPRD Jatim tidak mencerminkan kualitas kerja yang sepadan dengan waktu panjang serta anggaran yang telah digelontorkan selama masa kerja Pansus.
Koordinator MAKI Jatim, Heru, secara tegas menyebut bahwa isi rekomendasi tersebut bukanlah hal baru, melainkan isu lama yang sudah berulang kali diangkat ke permukaan oleh media.
“Rekomendasi itu seperti pendataan aset untuk peningkatan PAD, proses rekrutmen direksi dan komisaris, pembentukan biro khusus BUMD, hingga evaluasi kinerja—itu semua sudah menjadi pembahasan umum. Bahkan cukup dua hari rapat sudah bisa dirumuskan,” tegas Heru.
Beberapa poin rekomendasi yang menjadi sorotan di antaranya pendataan aset BUMD untuk peningkatan PAD, perbaikan sistem rekrutmen direksi dan komisaris, pembentukan biro khusus BUMD, revitalisasi aset, pembentukan holding BUMD, hingga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD.
Namun demikian, MAKI Jatim menilai tidak ada terobosan berarti dalam rekomendasi tersebut. Bahkan, Heru menuding sejumlah poin hanya mengulang informasi yang telah lama beredar di media massa dan media sosial.
Tak hanya itu, MAKI juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam proses asesmen direksi dan komisaris BUMD. Di sisi lain, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BUMD dinilai belum optimal jika dibandingkan dengan besarnya aset yang dimiliki.
Sorotan semakin tajam ketika muncul rekomendasi kontroversial agar DABN dijadikan BUMD. Padahal, lembaga tersebut tengah dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan kasus korupsi.
Heru juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Pansus BUMD. Ia menduga terjadi pemborosan dalam kegiatan studi banding ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga DI Yogyakarta, serta pelaksanaan rapat di hotel-hotel mewah.
“Kami menuntut laporan pertanggungjawaban anggaran Pansus BUMD DPRD Jatim. Tim kami sudah menelusuri pergerakan mereka, termasuk studi banding dan rapat di hotel mewah. Ini akan kami kejar,” ujarnya.
Menurut MAKI Jatim, hasil kerja Pansus tidak sebanding dengan durasi kerja yang berlangsung sejak November 2025 hingga April 2026. Tidak terlihat adanya kualitas signifikan yang dihasilkan dari rekomendasi tersebut.
Heru juga menyinggung sikap Ketua Pansus BUMD, Dr Agung, yang dinilai terlalu cepat merasa puas atas hasil kerja Pansus saat konferensi pers bersama Sekdaprov Jatim.
Dalam penutup pernyataannya, MAKI Jatim menilai kondisi ini berpotensi membuka dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran APBD yang digunakan untuk mendukung kinerja Pansus.
Sebagai langkah lanjutan, MAKI Jatim menantang Pansus untuk melakukan dialog terbuka guna membedah satu per satu rekomendasi yang dianggap tidak memiliki nilai kebaruan.
“Ayo kita duduk bersama. Kami akan tunjukkan bahwa poin-poin itu sudah pernah dirilis media sebelumnya. Lalu di mana kualitasnya?” tantang Heru.
Tak berhenti di situ, MAKI Jatim juga memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Selain itu, laporan dugaan korupsi terhadap Pansus BUMD akan segera dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Dengan nada tegas, Heru menutup pernyataannya dengan peringatan singkat, “Tunggu saja tanggal mainnya.”
(Redaksi: Dv)
