JAKARTA,I-Todays.com – Penetapan tiga pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menjadi perhatian publik nasional. Ketiga pejabat tersebut masing-masing berinisial DH selaku Kepala BGN, SS sebagai Wakil Kepala BGN, dan LP yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Kasus ini menjadi babak baru dalam pengungkapan dugaan penyimpangan tata kelola keuangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan sejak Januari 2025.
Program yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, kini menghadapi tantangan serius setelah muncul dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan pola afiliasi dalam pengadaan serta mark up harga sejumlah barang pendukung operasional program.
Dalam proses penyidikan yang masih berlangsung, sejumlah pengadaan barang menjadi fokus perhatian penyidik. Di antaranya pengadaan sepeda motor listrik, sepatu, iPad, hingga televisi berukuran 75 inci yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Sebagai pemegang kewenangan tertinggi di lembaga tersebut, Kepala BGN diduga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan. Dugaan adanya hubungan afiliasi dengan penyedia tertentu menjadi salah satu aspek yang tengah didalami aparat penegak hukum.
MAKI Jatim Mulai Soroti Koperasi Desa Merah Putih
Di tengah berkembangnya penyidikan kasus BGN, perhatian kini mulai mengarah pada program prioritas pemerintah lainnya, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Program yang bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha masyarakat itu saat ini sedang masif dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi yang dilakukan Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jawa Timur, terdapat sejumlah temuan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
MAKI Jatim menyebut pola yang ditemukan dalam sejumlah proyek pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih memiliki kemiripan dengan dugaan yang muncul dalam kasus BGN, yakni indikasi afiliasi pihak tertentu serta dugaan mark up harga proyek.
Dari hasil investigasi lapangan di beberapa daerah Jawa Timur, ditemukan adanya selisih cukup besar antara nilai perencanaan anggaran dengan biaya pelaksanaan yang diakui para pelaksana proyek di lapangan.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan gedung KDMP berada pada kisaran Rp1,4 miliar hingga Rp1,6 miliar. Namun sejumlah mandor dan pemborong mengaku nilai pekerjaan yang mereka kerjakan hanya berkisar Rp800 juta.
Perbedaan nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran serta kemungkinan adanya ruang penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek.
Dugaan Fee Komitmen Jadi Sorotan
Selain dugaan selisih anggaran, MAKI Jatim juga menemukan informasi terkait dugaan praktik pembayaran fee komitmen sebelum proyek dapat dijalankan.
Salah satu sumber yang mengaku pernah mencoba memperoleh proyek pembangunan gedung KDMP menyebut adanya kewajiban memberikan uang muka atau down payment (DP) sebagai bentuk komitmen sebelum pekerjaan disetujui.
Tidak hanya itu, sumber tersebut juga mengungkap adanya permintaan fee komitmen yang nilainya disebut mencapai sekitar 30 persen dari total nilai proyek.
Menurut informasi yang diperoleh tim investigasi, pencairan fee tersebut diduga dilakukan pada tahap Material On Site (MOS), yakni saat progres pekerjaan telah mencapai tahapan tertentu dan pembayaran termin mulai dicairkan.
Meski demikian, identitas narasumber masih dirahasiakan guna menjaga keamanan dan perlindungan sumber informasi.
Pengumpulan Bukti Masih Berlangsung
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jawa Timur menyatakan saat ini masih melakukan penajaman data serta pengumpulan bukti tambahan guna memastikan validitas seluruh temuan yang diperoleh di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan sebelum hasil investigasi dan laporan resmi disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan BGN dinilai menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Publik kini menantikan langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti berbagai temuan yang berkembang, termasuk dugaan penyimpangan pada proyek Koperasi Desa Merah Putih.
Namun demikian, seluruh dugaan yang muncul saat ini tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Redaksi)
