JAWA TIMUR, I- Todays.com – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap terkait sejumlah isu strategis nasional saat melakukan pendakian menuju kawasan Gunung Lawu, Minggu (21/6/2026). Dalam pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dengan semangat kebangsaan yang diawali seruan “Merdeka, merdeka, merdeka”, Heru menilai keberhasilan pembangunan nasional dan stabilitas negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah, menurutnya, harus berjalan seimbang dengan pengawasan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu.
Salah satu perhatian utama MAKI Jatim adalah keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Heru menegaskan bahwa pihaknya menolak penghentian program tersebut hanya karena adanya kendala teknis atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, Program MBG memiliki manfaat besar bagi anak-anak Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi, mendukung pertumbuhan, serta meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan.
“Jika ditemukan penyimpangan, maka yang harus ditindak adalah oknum yang menyalahgunakan program tersebut, bukan menghentikan program yang manfaatnya dirasakan rakyat,” tegas Heru Satriyo.
MAKI Jatim juga mengusulkan adanya sistem keterbukaan informasi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui bagan alir atau flowchart yang dapat diakses masyarakat. Sistem tersebut dinilai dapat memperjelas rantai distribusi bahan pangan mulai dari petani, peternak, pemasok, distributor hingga dapur pelaksana MBG sehingga pengawasan publik semakin efektif.
Selain Program MBG, MAKI Jatim turut menyoroti persoalan harga bahan bakar minyak (BBM). Heru mengingatkan masyarakat untuk memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa perubahan harga lebih banyak terjadi pada BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar, sedangkan BBM subsidi tetap mendapatkan perlindungan pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh harga yang lebih terjangkau.
Dalam bidang ekonomi, MAKI Jatim menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan nasional seperti penguatan nilai tukar rupiah, pengembangan sistem ekspor satu pintu, serta Program Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut Heru, setiap program pemerintah tentu menghadapi tantangan pada tahap awal pelaksanaan. Karena itu, yang diperlukan adalah perbaikan tata kelola dan sistem pengawasan, bukan menghentikan program yang memiliki tujuan baik bagi masyarakat.
Sebagai langkah memperkuat partisipasi publik, MAKI Jatim berencana membuka forum dialog yang melibatkan mahasiswa, BEM, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta organisasi kemasyarakatan. Forum tersebut akan menjadi ruang diskusi terbuka untuk membahas berbagai isu strategis nasional secara objektif dan konstruktif.
Menutup pernyataannya, Heru Satriyo menegaskan bahwa MAKI Jatim akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan sekaligus memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Pemerintah perlu kita dukung dalam menjalankan programnya, tetapi apabila ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Komitmen kami adalah memastikan setiap kebijakan berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
(Salsa)
