Surabaya,I- Todays.com – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur menuai sorotan tajam. MAKI Jawa Timur menilai penggunaan anggaran Pansus sejak terbentuk pada Oktober 2025 terindikasi tidak efisien dan berpotensi mengarah pada pemborosan keuangan daerah.
Sorotan ini mencuat setelah Pansus mulai bekerja pasca rapat paripurna pada 3 November 2025. Sejumlah kegiatan seperti studi banding ke berbagai provinsi mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Yogyakarta dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja BUMD di Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa kegiatan tersebut terkesan hanya formalitas tanpa output yang jelas dan terukur.
“Parameter kami jelas, yakni adanya laporan valid berbasis fakta dari masyarakat. Namun laporan tersebut justru tidak dibahas dan tidak dijadikan bahan evaluasi oleh Pansus BUMD Jatim,” ujarnya.
Menurutnya, komposisi Pansus yang dipimpin oleh Agung bersama wakil ketua Nasih dan 24 anggota lainnya, diduga hanya menjadi kamuflase untuk melegitimasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran tanpa hasil kerja yang profesional.
MAKI Jatim juga menyoroti pelaksanaan rapat yang digelar di Kota Batu selama beberapa hari. Kegiatan tersebut dinilai semakin memperkuat dugaan pemborosan anggaran, mengingat tidak adanya hasil konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Heru bahkan mengaku pesimis terhadap arah kerja Pansus yang dinilai berjalan tanpa tujuan jelas. Ia menilai, apabila rekomendasi akhir hanya sebatas pembentukan biro khusus BUMD, maka langkah tersebut sebenarnya dapat dilakukan tanpa perlu membentuk Pansus dengan anggaran besar.
“Anggaran yang sudah dikeluarkan harus selaras dengan kualitas hasil akhir. Jangan sampai hanya formalitas tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Lebih jauh, tim litbang dan investigasi MAKI Jatim mengaku telah melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan studi banding dan rapat Pansus. Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan indikasi aktivitas yang dinilai tidak substansial dan minim kontribusi terhadap tujuan awal pembentukan Pansus.
Sebagai tindak lanjut, MAKI Jatim menyatakan siap meminta transparansi laporan penggunaan anggaran Pansus BUMD dari DPRD Jawa Timur. Jika tidak ada keterbukaan, pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa informasi di Komisi Informasi Publik.
“Data awal yang kami miliki akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan kejanggalan yang ada. Ini akan kami kawal dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan,” pungkas Heru.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Jawa Timur. Publik kini menanti apakah Pansus BUMD benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat atau justru menjadi beban baru bagi keuangan daerah.
(Redaksi: Devi)
