Surabaya, I- Todays.com – Polemik kinerja Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur kembali menjadi sorotan publik. Kritik keras dilontarkan oleh Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, terhadap pernyataan Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, Dr. Agung, yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Sorotan ini mencuat setelah pernyataan Ketua Pansus terkait kemungkinan rekomendasi penutupan kawasan Pasar Puspa Agro. Heru menilai wacana tersebut sebagai bentuk kebohongan publik yang tidak memiliki landasan kuat, serta bertolak belakang dengan rencana strategis pemerintah provinsi.
Menurut Heru, sejak tahun 2024 kawasan Puspa Agro telah masuk dalam rencana pengembangan besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kawasan berikat dalam konsep “Gerbang Baru Nusantara”. Program tersebut bahkan disebut telah melalui pembahasan panjang sebelum Pansus BUMD terbentuk pada November 2025.
Ia menjelaskan, dalam konsep tersebut sekitar 25 hingga 30 persen arus truk kontainer dari Pelindo akan dialihkan ke Puspa Agro. Kawasan itu dirancang menjadi pusat perdagangan berbasis kontainer sekaligus pusat distribusi ekspor-impor terbesar di Jawa Timur.
Tak hanya sebatas rencana, proyek ini juga telah menarik perhatian berbagai pihak strategis. Badan Karantina Indonesia (Barantin) disebut telah menandatangani kerja sama operasional dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, keterlibatan investor internasional, termasuk dari sektor perbankan global hingga Bank Dunia, turut memperkuat keseriusan pengembangan kawasan tersebut.
Di sisi lain, PT Jatim Grha Utama (JGU) juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor asal Malaysia guna mendukung realisasi kawasan berikat. Bahkan, agenda soft opening kawasan “Gerbang Baru Nusantara” di Puspa Agro dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei 2026.
Heru juga menyinggung peran Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditunjuk memimpin pembahasan proyek strategis tersebut. Ia menilai Pansus seharusnya memberikan dukungan terhadap program pemerintah, bukan justru melontarkan wacana kontroversial.
“Ini seperti parodi. Bukannya memperkuat program, malah menunggangi isu dengan rencana penutupan,” tegasnya.
Lebih jauh, MAKI Jawa Timur menyatakan akan terus mengawal kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim, terutama terkait penggunaan anggaran yang dinilai belum menghasilkan output konkret. Heru juga menegaskan pihaknya akan menelusuri dugaan adanya permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) dari BUMD kepada pansus.
Sebagai bentuk tekanan publik, MAKI Jatim bersama elemen mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi besar di kantor DPRD Jawa Timur. Aksi tersebut disebut sebagai “pengadilan rakyat” untuk menguji kualitas kinerja dan rekomendasi pansus.
Hingga saat ini, polemik antara MAKI Jatim dan Pansus BUMD DPRD Jawa Timur masih terus bergulir dan menjadi perhatian luas masyarakat.
(Redaksi: Dv)
