SURABAYA, I- Todays.com – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui kinerja profesional dalam pengelolaan anggaran APBD serta pelaksanaan tugas yang dinilai transparan dan akuntabel.
Capaian tersebut diperkuat dengan berbagai penghargaan bergengsi. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbersih terbanyak di Indonesia, peraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) terbanyak, serta memiliki jumlah sekolah Adiwiyata terbanyak secara nasional.
Atas kinerja tersebut, DLH Jatim juga menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi di bidang lingkungan hidup.
Sebagai instansi strategis, DLH Jatim menjalankan peran penting dalam pengendalian tata lingkungan, pengelolaan pencemaran, konservasi lingkungan, pengendalian perubahan iklim, hingga pengelolaan sampah dan pertamanan.
Dalam operasionalnya, DLH Jatim berfungsi merumuskan kebijakan teknis, melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah, serta menjalankan langkah preventif dan penanggulangan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Selain itu, pengelolaan sampah menjadi fokus utama melalui penyediaan sarana prasarana kebersihan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Penegakan hukum lingkungan juga dilakukan dengan mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan yang berlaku.
Upaya pelestarian lingkungan turut diperkuat melalui konservasi keanekaragaman hayati serta monitoring dan evaluasi berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Dalam aspek pengawasan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur berperan sebagai mitra strategis. Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang dijalankan DLH Jatim.
“MAKI Jatim menjalankan fungsi pengawasan melekat untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi,” ujarnya.
Menanggapi isu keterlibatan konsultan pihak ketiga dalam proyek konstruksi, Heru memastikan bahwa seluruh proses telah memenuhi standar profesional dan tidak ditemukan indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami tegaskan bahwa rekrutmen konsultan perencana dan pengawas di DLH Jatim sudah sesuai kriteria profesional, dan tidak ada implikasi KKN di dalamnya,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, MAKI Jatim dan DLH Jatim berkomitmen menjaga sinergi positif guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan berbagai capaian tersebut, DLH Jatim dinilai konsisten menghadirkan kinerja berkualitas sekaligus memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
(Redaksi: Devi)
